Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali menyoroti isu krusial terkait pengadaan produk kesehatan global. Dalam forum internasional terbaru yang digelar pada awal November 2025, WHO menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan pemerataan akses terhadap obat-obatan, vaksin, serta alat kesehatan esensial. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan global pascapandemi COVID-19 dan menghadapi tantangan baru seperti krisis kemanusiaan dan perubahan iklim.
Pengadaan Kesehatan Global Masih Dihadapkan pada Ketimpangan
WHO mencatat bahwa meskipun banyak negara telah memperkuat kapasitas kesehatan publiknya, ketimpangan dalam distribusi dan pengadaan produk kesehatan masih tinggi. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sering kali menghadapi kendala harga, keterlambatan distribusi, hingga kurangnya transparansi dalam rantai pasok global.
Menurut laporan WHO, lebih dari 2 miliar orang di dunia masih kesulitan mendapatkan obat-obatan penting dengan harga terjangkau. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya biaya produksi dan ketergantungan pada pemasok tunggal dari negara maju. WHO menegaskan bahwa sistem pengadaan yang terbuka dan akuntabel adalah kunci untuk memastikan ketersediaan produk kesehatan bagi semua negara, tanpa terkecuali.
Transparansi dan Kolaborasi Jadi Fokus Utama
Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa transparansi harga dan proses pengadaan merupakan prioritas utama. WHO mendorong setiap negara untuk membangun platform pengadaan terbuka yang memungkinkan pemantauan harga, sumber produk, serta standar mutu.
Selain itu, WHO menginisiasi kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Bank Dunia, UNICEF, dan Global Fund, untuk memperluas akses ke obat-obatan dan vaksin generik. Program bersama ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok besar dan memperkuat industri farmasi lokal di negara berkembang. Pendekatan tersebut dinilai mampu menurunkan harga sekaligus mempercepat pengiriman produk ke daerah terpencil.
Inovasi Digital dalam Sistem Pengadaan
Digitalisasi menjadi sorotan penting dalam pembahasan WHO tahun ini. Organisasi tersebut memperkenalkan sistem Global Health Procurement Hub, sebuah platform digital yang mengintegrasikan data pengadaan lintas negara. Melalui sistem ini, setiap otoritas kesehatan dapat memantau proses tender, validasi mutu, serta perbandingan harga secara real time.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko korupsi dan penipuan yang kerap terjadi dalam proses pengadaan. Dengan teknologi berbasis blockchain dan machine learning, WHO juga berupaya memastikan rantai pasok kesehatan global lebih aman, transparan, dan efisien.
Dukungan Indonesia dan Negara Berkembang
Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung penuh inisiatif WHO ini. Kementerian Kesehatan RI menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem e-procurement obat dan alat kesehatan. Pemerintah menilai kebijakan global WHO selaras dengan agenda transformasi kesehatan nasional, khususnya dalam menjamin ketersediaan obat esensial dan vaksin di seluruh pelosok Tanah Air.
Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina juga menyatakan dukungan terhadap sistem pengadaan digital yang diusung WHO, dengan harapan dapat memperkuat ketahanan kesehatan kawasan.
Menuju Sistem Kesehatan Global yang Adil dan Berkelanjutan
Pembahasan WHO mengenai pengadaan produk kesehatan global menjadi momentum penting menuju sistem kesehatan yang lebih inklusif. Dengan menempatkan akses dan transparansi sebagai pilar utama, WHO berharap setiap negara mampu menghadapi krisis kesehatan dengan kesiapan yang lebih baik.
Langkah kolaboratif ini bukan hanya tentang efisiensi biaya, tetapi juga tentang keadilan dalam mendapatkan hak atas kesehatan. Dalam jangka panjang, sistem pengadaan global yang transparan akan menjadi fondasi bagi pembangunan kesehatan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh dunia.
